Pengelola Kota “Merusak” Kota?

Kota yang baik adalah kota yang bisa memberikan kenyamanan bagi semua stakeholder kota, yaitu penduduk kota, pengunjung, dan bagi dunia usaha yang menggerakkan ekonomi kota. Penduduk kota menjadi stakeholder utama kota, mereka tinggal dan dan hidup di kotanya, karena itu mereka berhak untuk hidup nyaman dan layak di kotanya. Pengunjung juga penting bagi suatu kota, mereka datang entah itu untuk keperluan bisnis atau untuk wisata, mereka tinggal sementara di kota, dan mereka ikut meramaikan kota, memberi kontribusi pada kota, walau kadang-kadang ada juga pengunjung yang membuat masalah di kota. Dunia usaha menjadi penggerak ekonomi di suatu perkotaan. Tanpa dunia usaha, penduduk kota akan kesulitan menjalani kehidupan, tanpa dunia usaha yang baik, pengunjung akan sulit datang untuk berbisnis atau untuk berwisata. Penduduk (citizen), pengunjung, dan dunia usaha perlu bersinergi dengan baik, ketiga unsur ini diatur dan dilayani oleh Pengelola Kota, mulai dari Walikota beserta jajarannya, legislatif, maupun instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan kota. Dalam istilah lain, Manajer Kota adalah unsur pemerintahan.

Tapi bagaimana kalau manajer kota ternyata kemudian adalah pihak yang “merusak” kota yang dikelolanya?  Ini bisa terjadi bila para manajer kota kurang cerdas melakukan pembangunan kota. Mereka berniat membangun dan mengatasi masalah kota, tetapi karena berorientasi jangka pendek, yang terjadi adalah pengelola kota itu merusak wajah kota. Foto-foto di posting ini mungkin bisa menunjukkan beberapa hal yang mengakibatkan wajah kota menjadi “rusak”.

Kota menjadi baik dan nyaman bila direncanakan, dibangun, diusahakan, dan dievaluasi secara benar menurut kaidah-kaidah pengelolaan kota yang universal. Perencanaan dan pengelolaan kota perlu memelihara bentuk rupa bumi kota agar tetap sehat, nyaman, indah, serasi dan lestari. Bentuk rupa bumi kota yang alami ialah permukaan tanah, bangunan, jalan, sungai, serta tumbuhan yang berada di atas tanah. Perpaduan unsur-unsur rupa bumi tersebut perlu dijaga menjadi satu kesatuan yang harmonis, indah dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan kota. Rupa bumi kota yang didominasi hanya salah satu unsurnya akan mengurangi keserasian kota. Bayangkan kalau hanya ada bangunan dan jalan saja di satu kota, tidak ada taman, tidak ada tumbuhan, dan tidak ada sungai, maka kota akan terlihat dan terasa gersang, bahkan cenderung tidak sehat.

Akan tetapi tidak selamanya keinginan untuk menjadikan kota yang serasi dan lestari selalu terwujud. Ada pengelola kota dengan sesuatu alasan tertentu berpikiran dan bertindak praktis saja untuk mengatasi permasalahan kota. Permasalahan yang sering timbul di kota (terutama kota besar) adalah kemacetan dan banjir.  Dua masalah ini sering bikin pengelola kota mengambil keputusan buru-buru dan parsial. Tidak mau repot dengan masalah banjir dan kemacetan, pengelola kota kadang mengabaikan keserasian rupa muka bumi di kota. Sungai alami atau saluran ditutup kotak beton (box culvert) agar diatas beton bisa digunakan untuk jalan. Luas permukaan jalan akan bertambah, sehingga volume lalu lintas membesar, dengan begitu diharapkan lalulintas akan semakin lancar, tetapi sungai menjadi “hilang”. Pada kondisi tertentu pembangunan box culvert untuk memperbesar kapasitas jalan bisa ditolerir. Pelebaran jalan memerlukan lahan, di kawasan perkotaan, penyediaan lahan untuk jalan merupakan masalah yang rumit, memerlukan biaya besar dan butuh waktu. Bila di dekat lokasi jalan ada sungai, pengelola kota menlaukan “jalan pintas” dengan membangun box culvert di sungai dan di atasnya bisa digunakan sebagai jalan. Akibatnya, sungai “lenyap”. Keserasian rupa bumi menjadi rusak akibat pembangunan box culvert.

Foto-foto di atas berlokasi di Surabaya. Sangat disayangkan bahwa pembangunan box culvert dilakukan secara masif di beberapa bagian kota ini. Sungai-sungai yang ada ditutup, untuk kepentingan pelebaran jalan. Ini dilakukan karena pembebasan lahan tak dilakukan secara maksimal. Padahal kalau dicermati Rencana Tata Ruang, sebenarnya rencana sempadan jalan (right of way) cukup tersedia lebar, tetapi karena terbentur kesulitan membebaskan lahan, maka sungai dikorbankan, sementara bangunan di sempadan jalan dibiarkan tetap.

Sebenarnya masih banyak cara cerdas untuk mengatasi masalah kemacetan di kota. Pelebaran jalan dengan menutup sungai seharusnya dihindari. Pelebaran jalan dengan membebaskan lahan merupakan pembangunan untuk kepentingan umum. Menurut Undang-Undang No 12 tahun 2012, pembebasan lahan untuk pelebaran jalan semestinya bisa dilakukan dengan prosedur yang pasti dan  harga yang pantas bagi pemilik lahan yang terkena rencana pelebaran jalan. Dengan Undang-Undang tersebut, tidak ada pihak yang bisa menolak pembebasan lahan untuk pembangunan umum dengan alasan apapun. Para manajer kota seharusnya menggunakan UU 12/2012 untuk mendapatkan lahan sesuai rencana tata ruang kota yang sudah ditetapkan. Manajer kota diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membangun kota dengan lebih baik.

Mengapa manajer kota Surabaya tidak menggunakan Undang-Undang No 12 tahun 2012?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s