RevMen

REVOLUSI MENTAL

 

revolusi mental

Indonesia mempunyai warisan yang luar biasa berupa ide-ide, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar kehidupan bangsa. Warisan tersebut menjadi inspirasi untuk melanjutkan perjalanan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, dan Pancasila. Hal tersebut dipertegas dalam tujuan pembentukan Negara dan pemerintahan yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Presiden terpilih Joko Widodo telah mencanangkan sebuah gagasan besar dan mendasar yaitu revolusi mental. Birokrasi harus mengimplementasikan gagasan revolusi mental menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan birokrasi sehari-hari. Revolusi mental mengarahkan tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi lebih fokus, menjadi lebih jelas, menjadi lebih cepat dan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Revolusi mental akan menghadapi berbagai tantangan berupa rintangan sulit, yang meski tampaknya sederhana, tapi berakibat signifikan. Menghadapi rintangan sulit, diperlukan suatu proses perubahan budaya kerja yang memberi kesempatan bagi pejabat publik untuk meningkatkan kemampuan. Kondisi masyarakat dan lingkungannya selalu berkembang. Karena itu perubahan budaya kerja untuk mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat.

Presiden mendelegasikan tugas pelaksanaan revolusi mental kepada Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah. Menteri menugaskan setiap pejabat senior dibawahnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Para pejabat senior menyiapkan indikator kinerja keberhasilan dari pelaksanaan revolusi mental yang kemudian disusun menjadi rencana strategis pejabat senior. Menteri mengawasi pejabat dibawahnya untuk memastikan bahwa revolusi mental terlaksana dengan baik dan benar.

 

Rintangan Sulit

Menyusun gagasan revolusi mental birokrasi dan menetapkan nilai-nilai pelaksanaannya sering tidak terlalu sulit. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, akan selalu ditemui rintangan-rintangan yang tidak mudah untuk diatasi. Salah satu rintangan sulit yang sering ditemui adalah adanya penolakan. Seringkali penolakan itu tidak terlihat, karena pihak-pihak yang menolak tidak menyatakan penolakannya secara langsung. Tetapi dalam kenyataannya, mereka tetap melaksanakan praktek-praktek tata kelola pemerintahan yang buruk. Para pelaku korupsi secara terbuka menyatakan akan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, tapi dalam kenyataanya mereka terus melakukan korupsi.

Tidak jarang ditemui bahwa rencana tata kelola pemerintahan secara sengaja disusun tidak sistematis dan tidak terukur. Tata kelola pemerintahan dirancang dengan kelemahan-kelemahan yang memungkinkan para pelaku korupsi melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Atas alasan ini para pelaku korupsi merasa nyaman untuk terus melaksanakan praktek-praktek kotornya.

Hal lain yang menyebabkan perubahan menjadi sulit adalah karena para penyelenggara negara tidak mampu mengidentifikasi persoalan yang sesungguhnya. Seringkali penyelenggara negara tidak mampu menjelaskan apa permasalahan yang sesungguhnya dan apa dampak buruknya bagi masyarakat.

Beberapa contoh kasus yang tidak terselesaikan dengan tuntas membuat orang pesimis terhadap perubahan. Kasus mafia pajak, mafia hukum, mafia peradilan, dan mafia anggaran mengakibatkan banyak orang kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan dan kepada aparat. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan yang semakin buruk, banjir, dan masalah kemacetan lalu lintas yang tidak terselesaikan membuat orang putus harapan akan adanya perubahan. Banyak orang tidak percaya akan ada perubahan dan bahkan sulit percaya akan adanya revolusi mental birokrasi.

Hal lain yang juga merupakan rintangan adalah pembiaran atas kekeliruan kecil. Sering kali orang membiarkan kesalahan kecil dan tidak mengingatkan mereka yang melakukan kesalahan kecil tersebut. Padahal pembiaran dan toleransi terhadap kesalahan kecil adalah bibit dari kesalahan besar. Orang sering mendiamkan ketika ada seseorang merokok di ruangan yang dilarang untuk merokok. Kita juga membiarkan orang lain yang melanggar lalu lintas, kita tidak menegur ketika orang membuang sampah sembarangan. Hal-hal yang terlihat sederhana itu sesungguhnya adalah rintangan sulit yang dihadapi dalam melakukan perubahan.

 

Perubahan Budaya Kerja

Perubahan budaya kerja (change management) adalah suatu proses perencanaan dan bertindak untuk memperbaiki sistem secara konsisten dan berkelanjutan agar tujuan revolusi mental yang diharapkan dapat dicapai. Mengubah pola pikir atau cara pandang seseorang merupakan suatu proses yang lama. Hal itu memerlukan upaya kuat dan terus menerus, dalam suatu proses yang disebut revolusi individu. Untuk mengubah pola pikir dan cara pandang sekitar lima juta birokrat dan penjabat publik, dibutuhkan suatu pengungkit perubahan (leverages of change) yang kuat. Psikolog Amerika, Howard Gardner memperkenalkan tujuh pendongkrak perubahan yaitu:

Reason; Manusia punya kemampuan berpikir, dan bila diberi penjelasan atas alasan apa untuk berubah, ia akan bertindak untuk berubah. Aparat harus bertanya kepada diri sendiri dan bertanya kepada rekan sekerja mengapa perubahan harus terus dilakukan.

Research; Perubahan harus diteliti lebih dahulu. Semua kementerian harus memanfaatkan penelitiannya, dan hasil-hasilnya dijadikan sebagai pendongkrak perubahan.

Resonance; Pada alat musik gitar, resonansi adalah efek memperkuat dan meningkatkan kualitas suara oleh badan gitar yang menerima getaran dari tali senar ketika dipetik. Analogi resonansi yang sama juga terjadi dalam masyarakat. Dampak suatu gerakan moral untuk berubah adalah resonansi dari makin banyak orang yang sehati-sepikir untuk berubah. Aparat harus lebih proaktif bergerak, dan harus membuat resonansi yang lebih kuat untuk berubah.

Representational Redescription; Agar semua orang tertarik ikut dalam pelaksanaan revolusi mental, dan supaya orang tidak bosan mendengar pesan yang berulang-ulang, harus selalu dicari kata-kata baru, terminologi baru, dan media baru untuk mengungkapkan dan menjelaskan revolusi mental dan tujuannya.

Resources; Sering terjadi suatu jabatan diisi oleh orang yang tidak mempunyai latar belakang dan kemampuan yang dibutuhkan. Pejabat yang bertanggung jawab di bidang sumber daya manusia harus memastikan bahwa manajer publik mendapat sumber daya yang kompeten sesuai dengan kebutuhan.

Real World Events; Banyak kejadian di dunia ini yang dapat mendorong orang melakukan perubahan. Krisis moneter sekitar satu dekade yang lalu telah membawa perubahan yang besar dalam cara pandang bangsa Indonesia, bahkan krisis itu menjadi titik balik untuk melakukan reformasi dan melakukan revolusi mental. Pola pikir dan cara pandang masyarakat berubah setelah tsunami di Aceh, akan tetapi tsunami di Jepang telah mengubah cara pandang menjadi lebih baik lagi.

Resistances; Menghadapi perubahan, secara umum respon pertama orang adalah emosi penolakan. Akan tetapi setiap emosi yang menghambat perubahan, bila dikelola dengan baik, dapat menjadi umpan balik untuk menyempurnakan upaya revolusi mental.

Perubahan budaya kerja mendorong percepatan pelaksanaan revolusi mental birokrasi sekaligus sebagai salah satu proses implementasi revolusi mental. Perubahan budaya kerja (change management) akan sangat membantu dalam menyelesaikan rintangan-rintangan sulit birokrasi.

 

Revolusi Individu

Presiden terpilih telah menetapkan revolusi mental sebagai landasan bagi pelaksanaan pemerintahan ke depan. Presiden akan menugaskan Wakil Presiden dan seluruh jajaran Kabinet untuk memimpin pelaksanaan revolusi mental birokrasi. Di bawah Presiden dan Wakil Presiden, ada Menteri dan kemudian ada pejabat senior Kementerian dan Lembaga. Para Menteri mewakili Presiden untuk mengelola perubahan pada kementeriannya, dan menugaskan para pejabat senior untuk menyusun kinerja revolusi mental dan melaksanakan inisiatif baru. Selain pejabat senior, ada direktur, dan di bawahnya lagi ada para manajer program, yaitu orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program pemerintah, yang harus mengimplementasikan revolusi mental. Prinsip yang sama berlaku di daerah. Perubahan dari atas adalah perubahan kebijakan, perubahan di bawah adalah tindakan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Setiap birokrat berkewajiban menjabarkan dan mengintegrasikan revolusi mental birokrasi kedalam setiap kegiatan yang dilakukan. Revolusi mental birokrasi menuntut setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk menyiapkan suatu rencana strategis perubahan. Rencana strategis lembaga kemudian diuraikan menjadi program dan kegiatan yang pada akhirnya harus dirinci dalam bentuk rencana strategis individu dari pejabat senior yang memimpin unit pada Kementerian/Lembaga dan Pemda. Inti dari rencana strategis individu pejabat senior adalah bagaimana ia akan mengelola perubahan dengan indikator keberhasilan yang sistematis dan terukur.

Indikator keberhasilan para pejabat senior dapat disusun setidaknya dalam empat bidang: (1) pengembangan loyalitas, (2) peningkatan efektivitas dan efisiensi, (3) cara kerja dengan pihak luar (eksternal), dan (4) cara kerja dengan pihak dalam (internal).

Pada bidang pengembangan loyalitas, setiap pejabat senior mendasarkan tindakannya atas prinsip etis, prinsip legitimasi dan prinsip akuntabilitas. Kemudian pejabat dimaksud membangun tiga prinsip tersebut dalam unit kerjanya. Berdasarkan prinsip loyalitas, setiap pejabat berjuang untuk mencapai hasil yang diinginkan atasannya. Tujuan yang diutamakan, bukan untuk sekedar mengikuti perintah atasan, bukan asal bapak senang. Tentu saja loyalitas yang dimaksudkan bukanlah loyalitas kepada pribadi atasan, tetapi loyalitas terhadap visi dan misi lembaga dalam pelaksanaan revolusi mental yaitu yaitu perubahan paradigma birokrasi.

Setiap pejabat bekerja dengan prinsip etis agar memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance dan good public management), dengan cara profesional. Setiap pejabat bertindak berdasarkan prinsip legitimasi dan akuntabilitas, berdasarkan peraturan.

Pejabat dinilai efektif dan efisien bila dia mendasarkan tindakannya atas prinsip manajemen keuangan dan prinsip nilai yang terbaik. Pejabat mengambil keputusan tentang kinerja dengan mempertimbangkan keuangan, dan mengambil keputusan tentang keuangan dengan mempertimbangkan kinerja. Artinya, kinerja yang tinggi dicapai dengan harga yang pantas (tidak dengan harga yang tinggi), dan pengeluaran biaya yang tinggi harus dibarengi dengan kinerja yang maksimal.

Pejabat yang bekerja dengan pihak luar mendasarkan tindakannya atas prinsip kemitraan. Berdasarkan prinsip kemitraan, setiap pejabat membangun kemitraan dengan pihak lain untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

Setiap pejabat mendasarkan tindakannya atas prinsip kerjasama kelompok, kerjasama dengan motivasi diri, dan kompetensi dalam penempatan pegawai. Berdasarkan prinsip kerjasama kelompok, setiap pejabat mengumpamakan timnya seperti sebuah tim sepak bola yang profesional. Bentuk tim disesuaikan dengan fungsi, bukan dengan kondisi anggota tim apa adanya. Staf dianggap sebagai anggota tim, bukan bawahan. Pemimpin adalah pelatih yang selalu ikut permainan, berfungsi sebagai seorang playing captain.

Berdasarkan prinsip kompetensi dalam penempatan pegawai, setiap pejabat bekerja keras agar setiap kedudukan ditempati oleh orang yang kompeten. Kalau ada orang yang tidak mampu, atasannya harus membantu dan memberdayakan, dan bila perlu mengganti dengan orang lain yang mampu. Atasan tidak berdiam diri saja bila ada personil yang kompeten diambil dari unit kerjanya, atau bila ia diberi orang yang tidak kompeten.

Aplikasi prinsip-prinsip diatas dilakukan setiap pejabat dalam upaya mengelola perubahan di unit kerjanya, dan kemudian menjabarkannya menjadi rencana strategis individu. Dalam perencanaannya, dan pelaksanaannya setiap pejabat memilih yang benar, bukan yang salah, yang baik dan bukan yang buruk, yang maju dan bukan yang mundur. Hanya orang yang mempunyai rencana strategis individu seperti diatas, dan bekerja keras melaksanakannya, layak menjadi atau tetap menjadi pejabat.

Keberhasilan revolusi mental birokrasi setidaknya dapat dinilai dari lima faktor. Pertama; Apakah revolusi mental birokrasi memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Kedua; Apakah revolusi mental birokrasi bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketiga; Apakah revolusi mental menghilangkan penyalahgunaan wewenang. Keempat; Apakah revolusi mental meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. Kelima; Apakah revolusi mental birokrasi mensinergikan kegiatan-kegiatan unit kerja birokrasi.

Bila kelima hal itu tercapai, maka revolusi mental birokrasi telah menjadikan Indonesia memiliki the most-improved bureaucracy, birokrasi dengan manajemen publik kelas dunia. Ketika dilakukan pengukuran, birokrat harus bisa menjawab pertanyaan: Apa yang telah anda buat hari ini, supaya tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi lebih baik. Kegiatan apa yang sudah anda lakukan sebagai pelaksanaan revolusi mental birokrasi?”

 

One thought on “RevMen

  1. Pingback: Revolusi Mental | Togar A Silaban

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s