Sekali lagi tentang pembentukan propinsi Tapanuli (1)

Era otonomi seperi sekarang, memberikan peluang sebesar-besarnya bagi pemekaran daerah. Undang-undang otonomi menjamin kebebasan untuk menampung keinginan daerah untuk mengembangkan potensi dan melakukan pemekaran dengan membentuk pemerintahan daerah baik itu propinsi, kabupaten dan kota. Pemekaran daerah mestilah didukung oleh beberapa persyaratan tertentu, selain kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Tujuan pemekaran daerah haruslah untuk memajukan kesejahteraan rakyat daerah dimaksud. Tulisan ini adalah untuk merespon tanggapan sdr. “Ferdinand“, tentang rencana pembentukan propinsi Tapanuli, yang diposting di berbagai blog termasuk di Silaban net, Bersama Toba, dan Harry Simbolon, (atau bahkan di blog lainnya yang belum sempat saya lihat). Tulisan ini (terdiri atas dua tulisan) juga sekaligus melengkapi tulisan saya sebelumnya; Kenapa Propinsi Tapanuli tidak diperlukan”.

Sejak penerapan otonomi tahun 2001, sampai sekarang, pemekaran daerah sudah banyak dilakukan di Indonesia. Pengalaman pemerintahan sentralistis di era sebelumnya dan dengan dibukanya keran otonomi, membuat banyak daerah melakukan pemekaran, pembentukan propinsi, kota dan kabupaten. Banyak daerah yang kemudian lebih berkembang dibanding sebelumnya, selain karena kewenangan yang ada, juga oleh karena keberhasilan menerapkan “good local governance“. Daerah-daerah itu berhasil membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, tidak sedikit daerah yang baru dimekarkan itu sebenarnya “bangkrut“, karena tidak mampu meningkatkan pembangunan dan mengembangkan daerahnya. “Bangkrut” yang dimaksud adalah ketika daerah tersebut secara finansial, semata-mata tergantung kepada pemberian bantuan dari pemerintah pusat berupa dana alokasi umum (DAU) untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Setelah dimekarkan beberapa tahun, pembentukan daerah ternyata tidak mampu menggerakkan roda perekonomian. Ketergatungan ekonominya terhadap daerah lain sangat kuat. Bila tidak dibantu, maka akan terjadi “kebangkrutan“. Tidak sedikit pula pemekaran daerah dilandasi sentimen kedaerahan yang kuat. Bahkan ada pemekaran daerah terutama dilandasi karena semangat eksklusifisme semata seperti latar belakang kesamaan etnis bahkan karena alasan kesamaan agama (yang ini riskan terhadap NKRI).

Dalam kenyataanya, seringkali otonomi difahami secara sempit. Sejumlah orang mengembangkan wacana dan rencana pembentukan propinsi baru sebagai perwujudan otonomi, tanpa memahami esensi dari otonomi yang sesungguhnya. Pembentukan propinsi baru harus dilihat secara obyektif, seberapa jauh tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Pemekaran suatu daerah harus dilandasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan itu dapat dicapai melalui pembangunan dan pemerintahan daerah yang kuat dan solid. Landasan legal untuk melaksanakan pembangunan dan pemerintahan daerah adalah sejumlah undang undang dan peraturan yang ada. Landasan legal inilah yang dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan program pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Landasan pokok pemerintahan daerah antara lain adalah :

Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
Undang-Undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007, tentang pelaksanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, masih ada sejumlah Undang-Undang dan Peraturan pemerintah yang lebih spesifik. Kemudian masih ada banyak Peraturan Menteri yang menjadi arahan pelaksanaan teknis dari ketentuan perundangan diatas. Semua ketentuan perundangan itu mempunyai “roh otonomi” yang menegaskan bahwa otonomi pada kabupaten dan kota. Peraturan perundangan itu menyatakan bahwa Pemerintah Propinsi adalah kepanjangan Pemerintah Pusat di daerah. Keberadaan Pemerintah Propinsi adalah untuk menjamin pelaksanaan otonomi tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewenangan Pemerintah Pusat adalah dalam bidang pertahanan, keamanan, fiskal dan moneter, yustisi, agama, dan politik luar negeri (Pasal 10, UU 32/2004). Diluar bidang, itu, maka kewenangan ada pada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Fungsi Pemerintah Propinsi di daerah adalah pada unsur pembinaan, dan pengaturan sebagai kepanjangan pemerintah pusat. Kewenangan propinsi yang lain adalah dalam hal bidang dan kegiatan yang lintas kabupaten dan kota. Contohnya untuk pengelolaan pelestarian Danau Toba, maka Propinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab.

Karena itu tugas dan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah ada pada Kabupaten dan Kota. Pembangunan dan penyelengaraan pendidikan sampai setingkat SLA menjadi tanggung jawab Kabupaten dan kota. Bidang kesehatan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pembangunan sarana dan prasarana semua menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Pembangunan pertanian dan perkebunan adalah kewenangan Kabupaten dan kota. Pengembangan pariwisata dan budaya juga merupakan tanggung jawab kabupaten dan kota. Pelayanan perijinan juga ada pada kabupaten dan kota. Pendek kata diluar 5 kewenangan pemerintah pusat, yang lainnya menjadi kewenangan kabupaten dan kota.

Propinsi bertanggung jawab dan bertugas untuk mengkordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kewenangan itu. Bahwa sampai saat ini sebagian dari tugas itu masih ada yang dilaksanakan oleh Propinsi, itu adalah karena “tarik-ulur” dari era sentralistis ke otonomi yang belum “tuntas” difahami dan dilaksanakan oleh instansi propinsi. Ada sejumlah “oknum” propinsi yang tidak rela kehilangan “kekuasaan” dan memberikannya kepada Kabupaten dan Kota. Ada pula sejumlah oknum instansi propinsi yang memaknai “lintas kabupaten” secara sempit. Contohnya dalam hal pemberian ijin pemanfaatan sumber daya air, dengan alasan lintas kabupaten, perijinan itu “dipertahankan” oleh instansi propinsi. Tapi dalam bidang yang menjadi beban, propinsi lepas tangan. Contohnya dalam penanganan penyebaran flu burung, Kabupaten dan kota yang diminta bertanggung jawab.

Lanjut ke tulisan berikutnya tentang Tapanuli ……