Agenda awal: Kunjungan ke daerah bencana

Besok (2/12), Mahkamah Konstitusi (MK), akan mengumumkan apakah gugatan Pilkada Jatim yang diajukan pasangan Ka-ji akan dikabulkan atau tidak. Kalau gugatan pasangan Kaji itu dikabulkan, kemungkinan besar Khofifah menjadi Gubernur Jatim yang baru. Tapi  kalau MK menilai gugatan Kaji tidak cukup bukti, maka sebaiknya Sukarwo (Karsa) segera dilantik menjadi Gubernur baru.

Bagi sebagian besar warga Jatim (termasuk saya), siapapun yang bakal menjadi gubernur Jatim yang baru tidaklah terlalu penting. Yang lebih penting justru adalah apa yang akan segera dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur yang baru begitu dilantik. Karena pada bulan Januari dan Februari 2009 nanti, sebagian daerah Jawa Timur akan dilanda bencana, banjir, tanah longsor dan puting beliung, maka agenda awal gubernur nantinya adalah melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang ditimpa bencana.

Saya sangat yakin bahwa pada awal jabatan yang baru, Gubernur Jatim, akan disibukkan dengan kunjungan kedaerah bencana di Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada prakiraan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), bahwa pada bulan Januari dan Februari 2009, cuaca Jawa Timur akan memasuki musim hujan yang cukup tinggi. Intensitas hujan yang besar, setelah musim kemarau yang panjang, maka berbagai daerah sangat berpotensi mengalami longsor.

Penggundulan hutan, dan luasnya lahan kritis di Jatim yang terjadi selama 20 tahun belakangan, belum dapat direhabilitasi dan diperbaiki. Karena itu bencana banjir dan tanah longsor masih akan terjadi dalam kurun 5 tahun – 10 tahun kedepan. Pada puncak musim penghujan, potensi banjir yang diikuti tanah longsor sangat tinggi. Penanaman pohon yang digiatkan dalam 2 tahun terakhir baru akan memberikan dampak minimal 5 tahun lagi. Karena itu, bencana banjir dan tanah longsor di Jawa timur masih belum bisa dihindari.

Pandangan diatas, saya sampaikan pada diskusi panel Dewan Pakar Jawa Timur pada  Kamis (27/11) lalu. Pada diskusi itu, selain saya, pembicara lain adalah Kepala BMG dan Klimatologi Karang Ploso, serta dua orang ahli dari Pusat Studi Bencana ITS. Diskusi panel yang mengambil topik Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Jawa Timur diadakan oleh Dewan Pakar Jatim. Dewan ini adalah lembaga yang terdiri dari sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu, bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur tentang berbagai hal.Paparan saya berjudul Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Jawa Timur. Dalam paparan itu saya menyampaikan beberapa hal yang perlu segera dilakukan di Jawa Timur untuk antisipasi perubahan iklim. Salah satu butir yang utama adalah agar Dewan Pakar Jatim memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jatim yang baru untuk menjadikan Perubahan Iklim sebagai prioritas program kerja selama 5 tahun kedepan.

Sesuai undang-undang, Gubernur harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun. Pengarus utamaan perubahan iklim, seharusnya menjadi agenda penting dalam RPJMD Gubernur Jatim dalam 5 tahun kedepan. Bila pengarus utamaan perubahan iklim tidak masuk dalam RPJMD 2009-20014, maka bencana banjir dan tanah longsor akan semakin parah di Jatim dalam 5 sampai 15 tahun yang akan datang. Hal inilah yang menjdai isu penting yang harus diselesaikan oleh Gubernur baru. Pengalaman banjir bandang Situbondo dan banjir Bjonegoro-Tuban awal tahun 2009, cukup kiranya menjadi pelajaran. Harus ada langkah nyata untuk menghindari hal itu. Disinilah peran Gubernur baru.

Mudah-mudahan Gubernur baru tidak terlalu sibuk “mengembalikan modal” yang sudah habis terkuras selama kampanye dan pra-kampanye. Karena itu masyarakat harus terus memasang mata dan telinga yang tajam, apa yang akan segera dilakukan Gubernur baru.